Telusuri Pemilih Ganda Luar Negeri, Bawaslu Agam Lakukan Pengawasan Coktas PDPB
|
Lubuk Basung, BAWASLU AGAM - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Agam melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas) Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) terkait daftar pemilih yang terindikasi ganda dengan data pemilih luar negeri, Kamis (19/11).
Pengawasan tersebut dilaksanakan di Kecamatan Sungai Pua dan Ampek Angkek dengan melibatkan Kepala Subbagian Pengawasan Bawaslu Agam, Mizlin Hardi, Kepala Subbagian Hukum, Humas, dan Datin Bawaslu Agam, Sri Wahyuni, beserta staf Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas (P2H) Bawaslu Agam.
Dalam pelaksanaannya, tim pengawas Bawaslu Agam turut mendatangi sejumlah perangkat nagari untuk melakukan penelusuran dan memastikan kebenaran informasi terkait keberadaan pemilih. Nagari yang menjadi lokasi pengawasan meliputi Nagari Ampang Gadang, Balai Gurah, Biaro Gadang, Lambah, Panampuang, Pasia, Padang Laweh, dan Sungai Pua.
Kegiatan Coktas tersebut dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Agam yang dipimpin oleh Komisioner KPU Agam, Nining Erlina Fitri, bersama staf yang turut mendampingi proses pencocokan dan penelitian data di lapangan.
Berdasarkan hasil penelusuran bersama perangkat nagari, ditemukan beberapa kondisi pemilih yang menjadi objek Coktas. Di antaranya, terdapat warga yang memang sedang berada di luar negeri untuk bekerja maupun menempuh pendidikan. Selain itu, ditemukan pula warga yang telah kembali ke Indonesia dan sebagian lainnya sudah pindah dari nagari asalnya.
Temuan tersebut menjadi bagian penting dalam proses verifikasi untuk memastikan kesesuaian data administrasi kependudukan dengan kondisi faktual di lapangan. Dengan demikian, informasi yang diperoleh dapat menjadi bahan bagi KPU Kabupaten Agam dalam melakukan pencermatan dan tindak lanjut terhadap data pemilih sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Melalui pengawasan ini, Bawaslu Agam berupaya memastikan proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan berjalan secara akurat, transparan, dan akuntabel. Pengawasan juga menjadi langkah pencegahan terhadap potensi ketidaksesuaian data, sehingga hak pilih masyarakat dapat terlindungi dan kualitas daftar pemilih tetap terjaga.
Penulis : GRN
Editor : Yuhendra