Bawaslu Agam Ikuti Rapat Kerja Penguatan Tata Kelola Kearsipan se-Sumatera Barat
|
Lubuk Basung, BAWASLU AGAM - Bawaslu Kabupaten Agam mengikuti Rapat Kerja Penguatan Tata Kelola Kearsipan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan ini diikuti oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Agam Suhendra, Koordinator Divisi SDM, Organisasi, dan Diklat (SDMOD) Beni Andwila, Kasubbag Administrasi Zikri Afif, serta Staf SDM Tarmadi Kusumo Hasri dan Jamalukiya. Kegiatan dilaksanakan secara daring pada Rabu (18/11).
Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat pemahaman dan komitmen jajaran Bawaslu dalam mewujudkan pengelolaan arsip yang tertib, sistematis, dan sesuai dengan ketentuan kearsipan.
Dalam arahannya, Koordinator Divisi SDMOD Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Febrian Bartez, menyampaikan pentingnya pengamanan arsip dan aset penyelenggara Pemilu sebagai bagian dari upaya menjaga dokumen kelembagaan dan akuntabilitas penyelenggaraan tugas Bawaslu. Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Alni, menegaskan bahwa pengelolaan arsip harus dijadikan sebagai budaya kerja di lingkungan Bawaslu.
Ia juga mendorong adanya standardisasi tata kelola kearsipan serta pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pengelolaan arsip yang lebih efektif, efisien, dan mudah diakses sesuai ketentuan.
Narasumber dari Unit Kearsipan Bawaslu RI, Arya Rahmadana, memaparkan bahwa pengelolaan arsip merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas unit atau petugas kearsipan. Pengelolaan arsip dilaksanakan melalui siklus yang meliputi penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, hingga penyusutan arsip. Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat bersama beberapa Bawaslu Kabupaten/Kota telah mengusulkan arsip untuk dimusnahkan. Khusus Bawaslu Kabupaten Agam, saat ini masih dilakukan penyempurnaan terhadap usulan Arsip Usul Musnah. Selanjutnya, usulan tersebut akan dinilai oleh Bawaslu RI dan diteruskan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) untuk memperoleh persetujuan. Terhadap arsip yang disetujui untuk dimusnahkan, Bawaslu RI akan menerbitkan Surat Keputusan sebagai dasar pelaksanaan pemusnahan.
Materi berikutnya disampaikan oleh Indra Sukma dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat. Ia menjelaskan bahwa setiap bidang dalam instansi perlu memiliki unit pengelola surat guna memastikan proses administrasi dan pengarsipan berjalan tertib. Selain itu, penggunaan lemari arsip harus sesuai dengan fungsinya, antara lain untuk menyimpan arsip menggunakan map gantung agar dokumen tersusun rapi dan mudah ditemukan. Arsip yang telah melewati masa retensi akan memasuki kategori arsip inaktif untuk selanjutnya dilakukan penilaian, baik melalui usulan pemusnahan maupun usulan penyimpanan permanen sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia juga menekankan bahwa apabila siklus pengelolaan arsip dilaksanakan dengan benar dan konsisten, kapasitas ruang penyimpanan arsip dapat dimanfaatkan secara lebih optimal dan tidak cepat penuh.
Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Agam berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan tata kelola kearsipan, mulai dari penciptaan, penataan, pemeliharaan hingga penyusutan arsip. Penguatan pengelolaan kearsipan diharapkan tidak hanya menjadi pemenuhan kewajiban administrasi, tetapi juga menjadi bagian dari budaya kerja yang mendukung tertib administrasi, perlindungan aset kelembagaan, serta terwujudnya tata kelola organisasi Bawaslu yang profesional, transparan, dan akuntabel.
Penulis : ADK
Editor : Yuhendra, GRN