Penertiban APK Yang Melanggar Ketentuan Perlu Koordinasi Semua Pihak Terkait

Lubuk Basung, BAWASLU AGAM - Kampanye Pemilu merupakan bentuk Pendidikan Politik bagi masyarakat. Salah satu bentuk Kampanye adalah dengan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di tempat umum. Pemasangan APK diatur oleh beberapa regulasi dan undang-undang, diantaranya PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu 2024.

Adapun larangan menurut PKPU Nomor 15 Tahun 2023 yaitu pemasangan APK pada tempat ibadah, rumah sakit atau pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung dan fasilitas milik pemerintah, di pohon, di tiang listrik, dan fasilitas lainnya yang mengganggu ketertiban umum.

Bawaslu Agam bersama pihak terkait pemasangan APK, diantaranya KPU Agam, Polres Agam, Satpol PP, Dishub, DLH, Bagian Hukum Sekretariat Pemkab Agam, Kesbangpol, Telkom, PLN, BINDA, serta perwakilan Partai Politik di Kabupaten Agam. Kegiatan pada Selasa, (23/01) berjudul Rapat Koordinasi Penertiban Alat Peraga Kampanye di Masa Kampanye Pemilu 2024.
Ketua Bawaslu Agam, Suhendra menjelaskan, “Terdapat aturan tertulis yang mengatur larangan Pemasangan APK di tempat-tempat tertentu. Kami, melalui Panwaslu Kecamatan telah menginventarisir APK yang melanggar aturan pada seluruh Kecamatan di Kabupaten Agam.”

Ia mengungkapkan bahwa dari hasil inventarisir tersebut, Bawaslu Agam mengadakan kegiatan ini dengan mengundang pihak-pihak terkait.

“APK yang ditemukan ada yang menempel di tiang listrik, tiang kabel telepon, serta pohon di pinggir jalan. Oleh sebab itu koordinasi dengan pihak-pihak terkait sangat dibutuhkan dalam melakukan upaya penertiban,” tambah Yuhendra, Koordiv Pencegahan, Parmas, dan Humas.

Lebih lanjut, dengan hadirnya perwakilan Partai Politik dalam kegiatan dapat menjadi sarana Bawaslu untuk menyampaikan pemberitahuan sehingga Partai Politik di Kabupaten Agam dapat memperingatkan pemilik APK bahwa terdapat pasal yang dilanggar.

Salah satu perwakilan Partai Politik yang hadir juga menyampaikan apresiasinya terhadap kegiatan yang dilaksanakan. Adanya interval antara pemberitahuan penertiban dengan hari pelaksanaan memberikan waktu bagi partai untuk menginformasikan caleg dari partainya.

Dalam melakukan penertiban APK yang melanggar ketentuan masih dibutuhkan Rapat Koordinasi dengan OPD terkait. Langkah selanjutnya, dalam waktu dekat Bawaslu Agam akan melaksanakan Rapat Pokja Pengawasan Kampanye dan Penertiban APK sehingga kegiatan penertiban dapat terkoordinasi dengan baik.