Bawaslu Agam Ikuti Rapat Konsolidasi Penarikan Data Partisipasi Masyarakat Semester I Tahun 2026

Lubuk Basung, BAWASLU AGAM - Bawaslu Kabupaten Agam mengikuti kegiatan Rapat Konsolidasi Penarikan Data Partisipasi Masyarakat Semester I Tahun 2026 Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Barat yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat secara daring melalui Zoom Meeting, Selasa (23/6/2026).

Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Subbagian Pengawasan Bawaslu Kabupaten Agam, Mizlin Hardi, bersama Staf Pengawasan, Arif Perdana Putra. Rapat dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas permintaan data dari Tim Partisipasi Masyarakat Bawaslu Republik Indonesia terkait pelaksanaan program partisipasi masyarakat selama Semester I Tahun 2026.

Dalam arahannya, Kepala Bagian Pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Fadhlul Hanif menyampaikan penjelasan mengenai alat kerja dan mekanisme penarikan data partisipasi masyarakat yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan laporan kepada Bawaslu RI. Selain itu, Fadhlul juga menyampaikan sejumlah informasi penting terkait teknis pelaksanaan Program Pengawasan Partisipatif (P2P) di tingkat kabupaten/kota. Selain itu, peserta juga mendapatkan.

Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi serta memastikan data partisipasi masyarakat yang dihimpun oleh Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat tersusun secara akurat, lengkap, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kasubbag Pengawasan Bawaslu Agam, Mizlin Hardi, menyampaikan bahwa kegiatan konsolidasi ini menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas pelaporan dan dokumentasi program partisipasi masyarakat yang telah dilaksanakan.
"Melalui rapat ini, kami memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terkait teknis pengumpulan dan penyajian data partisipasi masyarakat. Hal ini penting agar data yang disampaikan dapat menggambarkan secara utuh berbagai upaya yang telah dilakukan Bawaslu Agam dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu dan pemilihan," ujar Mizlin.

Bawaslu Agam berkomitmen untuk terus memperkuat pelaksanaan program partisipasi masyarakat sebagai bagian dari upaya membangun pengawasan partisipatif yang efektif, sekaligus mendukung tersedianya data yang akurat dan akuntabel bagi kebutuhan kelembagaan.