Tingkatkan Pemahaman Penegakan Hukum Pemilu, Bawaslu Agam Hadiri Seminar Nasional

Padang, BAWASLU AGAM - Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Agam, Rendi Oktafianda dan Feri Irawan menghadiri Seminar Nasional yang diselenggarakan di Hotel Santika Padang, Minggu (8/11). Kegiatan yang bertajuk “Penataan Sistem Penegakan Hukum Pemilu melalui Perubahan Undang-Undang Pemilu” ini diselenggarakan oleh Bawaslu bekerjasama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Provinsi Sumatera Barat.

Seminar nasional ini menjadi forum strategis untuk mendiskusikan pentingnya penataan sistem penegakan hukum pemilu melalui perubahan Undang-Undang Pemilu. Pembahasan tersebut mencakup penguatan kewenangan lembaga pengawas pemilu, efektivitas penanganan pelanggaran, serta penyelesaian sengketa pemilu guna mewujudkan proses demokrasi yang lebih berkualitas.

Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Rahmat Bagja, menyampaikan bahwa revisi Undang-Undang Pemilu harus dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk melakukan pembenahan terhadap sistem penegakan hukum pemilu. Ia menekankan bahwa pembaruan regulasi tidak sekadar menyempurnakan ketentuan hukum yang ada, tetapi juga harus menjamin kepastian hukum serta mendorong penanganan pelanggaran pemilu secara tepat dan proporsional.

Rahmat Bagja juga menekankan bahwa terwujudnya demokrasi yang berkualitas memerlukan sinergi dan kolaborasi dari berbagai pihak. Menurutnya, upaya tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab satu lembaga, tetapi membutuhkan peran aktif seluruh elemen bangsa, mulai dari kalangan akademisi, praktisi hukum hingga masyarakat sipil.

Kehadiran Bawaslu Kabupaten Agam dalam kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kapasitas kelembagaan sekaligus memperluas wawasan mengenai perkembangan regulasi dan dinamika penegakan hukum pemilu. Selain itu, forum ini juga menjadi ruang untuk bertukar pandangan dan gagasan dengan berbagai pemangku kepentingan, khususnya kalangan akademisi dan praktisi hukum kepemiluan.

Melalui seminar nasional ini, diharapkan lahir berbagai pemikiran dan rekomendasi konstruktif sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan regulasi kepemiluan ke depan. Dengan demikian, sistem penegakan hukum pemilu diharapkan semakin efektif, berkeadilan, dan mampu memberikan kepastian hukum bagi seluruh peserta maupun pemangku kepentingan pemilu.

Bawaslu Kabupaten Agam berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengawasan dan penegakan hukum pemilu sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemilu yang demokratis, berintegritas, dan bermartabat.