Relevansi Peningkatan Kualitas Kehumasan, Bawaslu Agam Ikuti Konsultasi Dengan Bawaslu RI

Jakarta, BAWASLU AGAM - Bawaslu Provinsi Sumatera Barat bersama dengan 19 Bawaslu Kabupaten/Kota mengajukan permintaan konsultasi ke Bawaslu Republik Indonesia. Konsultasi dilakukan setelah sebelumnya Bawaslu Provinsi Sumatera Barat mengadakan Supervisi dan Monitoring ke Bawaslu Kabupaten/Kota untuk inventarisasi kendala kehumasan yang dihadapi.

Konsultasi diterima secara langsung oleh Biro Hukum dan Humas Bawaslu RI pada hari Selasa (28/05). Hadir dalam kegiatan yaitu Kepala Biro Agung Bagus Gede Wiraatmadja, dan Tenaga Ahli Bawaslu RI Ronald Maikel Manoa.

Konsultasi kehumasan ini dipimpin oleh Muhamad Khadafi, Kordiv P2H, dan Vifner, Kordiv PP Datin Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Komunikasi secara dua arah kemudian dilakukan antara Bawaslu Provinsi Sumatera Barat serta 19 Kabupaten/Kota dengan Biro Hukum dan Humas Bawaslu RI. Kegiatan turut dihadiri Kordiv P2H Bawaslu Agam, Yuhendra, Kasubbag Pengawasan Mizlin Hardi, serta satu orang staf humas.

"Sumatera Barat memiliki daerah kepulauan serta wilayah yang sulit dijangkau. Untuk memaksimalkan giat pengawasan partisipatif, siar pengawasan melalui podcast dan media sosial menjadi sangat penting. Akan tetapi, keterbatasan sarana dan prasarana serta SDM menjadi kendala terbesar yang dihadapi," papar Khadafi.

Bawaslu Kabupaten Agam turut menyampaikan rancangan kebutuhan kehumasan yang dituangkan dalam proposal yang disampaikan kepada Bawaslu RI. Kebutuhan akan sarana prasarana kehumasan yang memadai seperti laptop, kamera dan alat podcast sangat dibutuhkan. Pada saat ini, pengelolaan kehumasan Bawaslu Agam hanya didukung oleh Komputer PC dan handphone pribadi staf humas.

Usulannya agar pengadaan sarana dan prasarana kehumasan dapat diakomodir dalam anggaran. Tak hanya perihal dukungan pengadaan peralatan humas, dalam kegiatan ini turut disampaikan permintaan alokasi PPPK yang sedang dalam proses perencanaan agar dapat memenuhi kekurangan staf pada Bawaslu Kabupaten/Kota.

Menjawab pertanyaan tersebut, Kepala Biro Hukum dan Humas, Agung menyampaikan bahwa Perbawaslu Kehumasan akan segera dirampungkan. Ia berharap dengan disusunnya pedoman dan standar kehumasan menjadi langkah konkret Bawaslu RI dalam misi meningkatkan kualitas kehumasan Bawaslu Provinsi serta Kabupaten/Kota.

Tenaga Ahli, Ronald mengatakan usulan anggaran sarana prasarana humas sangat valid. "Pengelolaan kehumasan sangat relevan di tahapan dan non tahapan untuk menunjukkan eksistensi bahwa lembaga ini penting dalam kehidupan bernegara."

Kerja kehumasan Bawaslu yaitu menjaga marwah demokrasi melalui soft diplomacy. Tujuannya bukan hanya pemilih, penyelenggara, dan peserta pemilu, namun juga generasi muda penerus bangsa. Humas Bawaslu harus memiliki value ini agar tidak ada warga negara yang menjadi korban karena ketidaktahuan.