Pelanggaran Netralitas ASN Pengaruhi Integritas Pemilu, Bawaslu Sumbar Perkuat Mekanisme Pencegahan dan Penanganan

Padang, BAWASLU AGAM - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Agam diwakilkan oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi, Feri Irawan beserta staf mengikuti kegiatan Rapat terkait “Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN” Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat yang digelar Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, pada Selasa (30/09).

Kegiatan ini menghadirkan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat yang membidangi Penanganan Pelanggaran, serta Kasubag dan Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota yang membidangi Penanganan Pelanggaran. Dalam kegiatan ini Bawaslu Provinsi Sumatera Barat juga mengundang Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) se-Sumatera Barat. Turut hadir Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Alni, Kasubag Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Eriyanti dan Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yang membidangi Penanganan Pelanggaran.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Ketua Bawaslu Sumatera Barat, Alni. Dalam sambutannya, Alni menyampaikan gambaran terkait pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terjadi pada penyelenggaraan Pemilu sebelumnya. 

“Pelanggaran netralitas ASN merupakan salah satu masalah krusial yang dapat memengaruhi integritas pemilu. Karena itu, momentum pertemuan ini sangat penting untuk memperkuat mekanisme pencegahan dan penanganan kedepan, dengan sinergi antara Bawaslu dan BKPSDM,” ujar Alni.

Selanjutnya, anggota Bawaslu Sumatera Barat, Vifner, selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, menyampaikan laporan terkait dinamika penanganan pelanggaran selama tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024. Ia mengungkapkan bahwa Bawaslu Provinsi bersama Bawaslu Kabupaten/Kota telah menangani berbagai dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan, termasuk pelanggaran netralitas ASN.

“Netralitas ASN merupakan salah satu aspek krusial dalam menjaga integritas penyelenggaraan Pemilu. Tindak lanjut yang sistematis dan terkoordinasi sangat diperlukan agar penegakan aturan tidak berhenti pada proses identifikasi pelanggaran, tetapi juga memberi efek jera dan pembelajaran ke depan,” ujar Vifner.