Kick Off P2P Daring: Tidak Hanya Untuk Terbentuk dan Terlatih, Tapi Berfungsi dan Bergerak

Lubuk Basung, BAWASLU AGAM - Sebanyak 40 peserta Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Kabupaten Agam mengikuti Kick Off P2P Dalam Jaringan (Daring) yang disiarkan melalui YouTube Bawaslu RI pada Kamis (23/10).

Dalam kegiatan bertajuk "Rakernis Penyusunan Kebijakan Pengawasan Partisipatif Dalam Pemilihan dan Pemilihan Umum Serta Kick Off P2P Daring" ini diikuti secara 'online' oleh Peserta P2P Daring dari 400 Kabupaten/Kota se-Indonesia. Kegiatan ini membuka rangkaian pelaksanaan P2P Dalam Jaringan Tahun 2025.

P2P diselenggarakan secara daring mengingat adanya batasan geografis sehingga Bawaslu mengintegrasikan teknologi digital untuk mempersiapkan kader pengawas yang mahir.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI, Loly Suhenty dalam kata sambutannya menyampaikan bahwa tujuan P2P yaitu bagaimana melakukan upaya yang berkelanjutan dan berjangka panjang, serta mendorong konsolidasi masyarakat sipil agar mandiri dalam melakukan pengawasan partisipatif.

"P2P tidak hanya untuk terbentuk dan terlatih tapi untuk berfungsi dan bergerak," pungkas Loly.

Untuk itu ia mengajak untuk sekuat tenaga mendorong pengawasan partisipatif dengan berbagai cara yang kita punya bahkan ketika rencana itu mengandung resiko. Bawaslu RI telah mendorong Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan partisipatif dengan inovasi dan kreativitas daerah masing-masing.

Loly menyampaikan apresiasi atas strategi pengawasan partisipatif Bawaslu se-Indonesia melalui berbagai kegiatan seperti Kampung Pengawasan, Forum Warga, dan Saka Adhyasta Pemilu.

"Kita masih bisa berbuat lebih banyak dari ini, salah satunya dengan kegiatan P2P. Hadirkan tantangan yang membuat kita terpacu. Strategi inilah yang membuat pengawasan partisipatif berfungsi dan bergerak."

Sebagai bentuk Pengawasan Partisipatif yang berkelanjutan seperti dijelaskan pada pembukaan, dalam kegiatan ini juga dilakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Perisai Demokrasi Bangsa yang merupakan organisasi pemantau pemilu sekaligus wadah alumni SKP dan P2P Bawaslu.