Bawaslu Agam Ikuti Rakor Optimalisasi SiGapLapor, Perkuat Pengelolaan Data Penanganan Pelanggaran

Lubuk Basung, BAWASLU AGAM - Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan data penanganan pelanggaran, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Agam mengikuti Rapat Koordinasi Optimalisasi Pemanfaatan SiGapLapor dalam Pengelolaan Data Penanganan Pelanggaran, Senin (9/11). Kegiatan yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting ini difasilitasi oleh Biro Penanganan Pelanggaran Bawaslu Republik Indonesia dan diikuti oleh jajaran Bawaslu Provinsi serta Bawaslu Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (Kasubbag PPPS), Rasmi Juwita, SE, bersama jajaran staf Bawaslu Kabupaten Agam mengikuti kegiatan tersebut dengan seksama. Keikutsertaan ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman serta meningkatkan kemampuan dalam mengoperasikan aplikasi SiGapLapor, khususnya dalam mendukung proses pencatatan, penginputan, dan pengelolaan data penanganan pelanggaran secara lebih efektif dan terstruktur.

Rapat koordinasi ini membahas optimalisasi penggunaan aplikasi SiGapLapor sebagai sistem informasi yang mendukung proses pengelolaan data penanganan pelanggaran. Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh pemahaman mengenai manfaat, fungsi, serta mekanisme penggunaan aplikasi dalam menunjang administrasi dan pengelolaan data penanganan pelanggaran.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wadah untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan kapasitas jajaran pengawas pemilu dalam memanfaatkan teknologi informasi guna mewujudkan pengelolaan data yang terintegrasi, tertib, akurat, dan akuntabel.

Keikutsertaan Bawaslu Kabupaten Agam dalam kegiatan ini merupakan salah satu bentuk komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi penanganan pelanggaran melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Dengan optimalisasi penggunaan SiGapLapor, diharapkan pengelolaan data penanganan pelanggaran di lingkungan Bawaslu semakin efektif, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mampu mendukung terwujudnya pengawasan pemilu yang profesional dan berintegritas.