Agam Masuk Rawan Tinggi, Bawaslu RI Launching Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024

Ditulis oleh Unang Nensy pada tanggal 19 Desember 2022

Jakarta, BAWASLU AGAM - Bawaslu Republik Indonesia melakukan launching Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 pada Jumat (16/12/2022), dan Kabupaten Agam masuk dalam daerah dengan rawan tinggi yaitu pada posisi rawan ke-28 secara nasional dari 514 Kabupaten/Kota dengan indeks skor 63,96. Sedangkan Provinsi Sumatera Barat berada di kerawanan sedang pada level 16 dengan skor 39,68 secara nasional.

IKP ini diperuntukan untuk mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan di masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sebagi Early Warning System IKP bertujuan untuk memetakan potensi kerawanan dalam pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024, untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran dan menjadi basis program pencegahan dan pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan.

IKP yang diluncurkan merupakan hasil pemetaan potensi kerawanan di 34 provinsi dan 514 kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Penyusunan IKP 2024 terdiri atas 4 dimensi yaitu (1) konteks sosial dan politik, (2) penyelenggara pemilu, (3) kontestasi, (4) partisipasi. Dalam setiap dimensi ada subdimensi yang menjadi acuan dan ruangan lingkup yang terkait. Dalam setiap subdimensi terdapat beberapa indikator yang jumlahnya bervariasi satu dengan yang lainnya. Secara garis besar kontruksi IKP 2024 terdiri atas 4 Dimensi, 12 Subdimensi dan 61 indikator. Bawaslu melakukan penyusunan IKP ini dengan cara setiap indikator akan mengukur jumlah kejadian dan tingkat kejadian. Nilai dari indikator dihitung dengan menjumlahkan event kejadian yang dibobot dengan tingkat kejadian. Indikator penyusunan dimensi dianggregasi untuk mendapatkan skor masing-masing dimensi.

Ada tiga dimensi yang mempengaruhi IKP Kabupaten Agam sehingga masuk kedalam kategori rawan tinggi yaitu (1) Dimensi konteks sosial dan politik dengan skor 63,91 (2) dimensi penyelenggara pemilu, dengan skor 83,71 dan (3) dimensi kontestasi dengan skor 60,39 secara keseluruhan semua indikator kerawanan berpotensi terjadi dalam pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 di Kabupaten Agam. Dimensi penyelenggara pemilu menjadi kerawanan paling tinggi diantara dua dimensi lainya. Hanya pada dimensi partisipasi, Kabupaten Agam berada di kategori rawan sedang dengan skor niliai 0 dan berada di level 103.

Pada dimensi konteks sosial dan politik terdapat beberapa indikator dominan dalam penentuan skor, seperti terjadinya penundaan tahapan karenan bencana non alam (covid19), dan tidak netralnya ASN. Sedangkan pada dimensi penyelenggara pemilu terdapat beberapa indikator yang mempengaruhi seperti terjadinya pemungutan suara ulang, adanya komplain dari saksi saat penghitungan, adanya gugatan atas hasil pemilu/pilkada, serta adanya penyelenggara Pemilu yang dikenakan sangsi etik. Sedangkan dimensi kontestasi terdapat beberapa indikator yang mempengaruhi yaitu adanya laporan tentang politik uang yang terjadi, dan adanya peristiwa dugaan tindak pidana Pemilu.

Terhadap hasil penyusunan IKP ini, Bawaslu Kabupaten Agam menyusun beberapa langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan antara lain meningkatkan koordinasi dengan sesama penyelenggara Pemilu, agar dapat meningkatkan pelayanan dan Kerjasama dalam semua lini tahapan pemilu da pemilihan serentak Tahun 2024. Dan juga mengintensifkan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan dukungan dan penguatan koordinasi, termasuk dengan jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Tentara Nasional Indonesia (TNI), serta stakeholder lainnya dalam upaya melakukan pencegahan.

Selajutnya, Bawaslu Kabupaten Agam meningkatkan peran serta masyarakat melalui pengawasan partisipatif dalam upaya pencegahan dengan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat luas guna meningkatkan kesadaran berpolitik yang demokratis. Pengawasan partisipatif dilakukan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan (ormas), organisasi wanita, kelompok pemilih pemula,serta kelompok kelompok masyarakat yang akan dilibatkan melalui kegiatan forum warga. Memaksimalkan peran Saka Adhyasta Pemilu yang telah terbentuk di Kabupaten Agam, serta MoU dan PKS dengan beberapa lembaga dalam pengembangan pengawasan partisipatif.

Merujuk hasil riset IKP Pemilu dan Pemiluhan Serentak 2024, Bawaslu sudah melakukan deteksi dini yang menghasilkan lima isu strategis dalam kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yaitu, (1) netralitas penyelenggara pemilu, (2) Pelaksanaan tahapan di daerah Otonomi Baru (3) Potensi polarisasi masyarakat (4) mitigasi dampak penggunaan media sosial dan (5) Pemenuhan hak memilih dan dipilih harus tetap dijamin.

Tingginya IKP di Kabupaten Agam dan Provinisi Sumatera Barat menjadi pengingat bagi semua pemangku kepentingan agar dapat bersama -sama melakukan upaya pencegahan agar tercipta pemilu dan pemilihan serentak 2024 yang kondusif dan aman.

Lubuk Basung, Bawaslu Republik Indonesia melakukan lounching Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 pada Jumat (16/12/2022), dan Kabupaten Agam masuk dalam daerah dengan rawan tinggi yaitu pada posisi rawan ke-28 secara nasional dari 514 Kabupaten/Kota dengan indeks skor 63,96. Sedangkan Provinsi Sumatera Barat berada di kerawanan sedang pada level 16 dengan skor 39,68 secara nasional.

IKP ini diperuntukan untuk mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan di masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sebagi Early Warning System IKP bertujuan untuk memetakan potensi kerawanan dalam pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024, untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran dan menjadi basis program pencegahan dan pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan.

IKP yang diluncurkan merupakan hasil pemetaan potensi kerawanan di 34 provinsi dan 514 kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Penyusunan IKP 2024 terdiri atas 4 dimensi yaitu (1) konteks sosial dan politik, (2) penyelenggara pemilu, (3) kontestasi, (4) partisipasi. Dalam setiap dimensi ada subdimensi yang menjadi acuan dan ruangan lingkup yang terkait. Dalam setiap subdimensi terdapat beberapa indikator yang jumlahnya bervariasi satu dengan yang lainnya. Secara garis besar kontruksi IKP 2024 terdiri atas 4 Dimensi, 12 Subdimensi dan 61 indikator. Bawaslu melakukan penyusunan IKP ini dengan cara setiap indikator akan mengukur jumlah kejadian dan tingkat kejadian. Nilai dari indikator dihitung dengan menjumlahkan event kejadian yang dibobot dengan tingkat kejadian. Indikator penyusunan dimensi dianggregasi untuk mendapatkan skor masing-masing dimensi.

Ada tiga dimensi yang mempengaruhi IKP Kabupaten Agam sehingga masuk kedalam kategori rawan tinggi yaitu (1) Dimensi konteks sosial dan politik dengan skor 63,91 (2) dimensi penyelenggara pemilu, dengan skor 83,71 dan (3) dimensi kontestasi dengan skor 60,39 secara keseluruhan semua indikator kerawanan berpotensi terjadi dalam pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 di Kabupaten Agam. Dimensi penyelenggara pemilu menjadi kerawanan paling tinggi diantara dua dimensi lainya. Hanya pada dimensi partisipasi, Kabupaten Agam berada di kategori rawan sedang dengan skor niliai 0 dan berada di level 103.

Pada dimensi konteks sosial dan politik terdapat beberapa indikator dominan dalam penentuan skor, seperti terjadinya penundaan tahapan karenan bencana non alam (covid19), dan tidak netralnya ASN. Sedangkan pada dimensi penyelenggara pemilu terdapat beberapa indikator yang mempengaruhi seperti terjadinya pemungutan suara ulang, adanya komplain dari saksi saat penghitungan, adanya gugatan atas hasil pemilu/pilkada, serta adanya penyelenggara Pemilu yang dikenakan sangsi etik. Sedangkan dimensi kontestasi terdapat beberapa indikator yang mempengaruhi yaitu adanya laporan tentang politik uang yang terjadi, dan adanya peristiwa dugaan tindak pidana Pemilu.

Terhadap hasil penyusunan IKP ini, Bawaslu Kabupaten Agam menyusun beberapa langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan antara lain meningkatkan koordinasi dengan sesama penyelenggara Pemilu, agar dapat meningkatkan pelayanan dan Kerjasama dalam semua lini tahapan pemilu da pemilihan serentak Tahun 2024. Dan juga mengintensifkan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan dukungan dan penguatan koordinasi, termasuk dengan jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Tentara Nasional Indonesia (TNI), serta stakeholder lainnya dalam upaya melakukan pencegahan.

Selajutnya, Bawaslu Kabupaten Agam meningkatkan peran serta masyarakat melalui pengawasan partisipatif dalam upaya pencegahan dengan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat luas guna meningkatkan kesadaran berpolitik yang demokratis. Pengawasan partisipatif dilakukan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan (ormas), organisasi wanita, kelompok pemilih pemula,serta kelompok kelompok masyarakat yang akan dilibatkan melalui kegiatan forum warga. Memaksimalkan peran Saka Adhyasta Pemilu yang telah terbentuk di Kabupaten Agam, serta MoU dan PKS dengan beberapa lembaga dalam pengembangan pengawasan partisipatif.

Merujuk hasil riset IKP Pemilu dan Pemiluhan Serentak 2024, Bawaslu sudah melakukan deteksi dini yang menghasilkan lima isu strategis dalam kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yaitu, (1) netralitas penyelenggara pemilu, (2) Pelaksanaan tahapan di daerah Otonomi Baru (3) Potensi polarisasi masyarakat (4) mitigasi dampak penggunaan media sosial dan (5) Pemenuhan hak memilih dan dipilih harus tetap dijamin.

Tingginya IKP di Kabupaten Agam dan Provinisi Sumatera Barat menjadi pengingat bagi semua pemangku kepentingan agar dapat bersama -sama melakukan upaya pencegahan agar tercipta pemilu dan pemilihan serentak 2024 yang kondusif dan aman.

Editor : Okta Muhlia