Permohonan Informasi PPID Bawaslu Agam: Wujud Komitmen Keterbukaan Informasi Publik
|
Lubuk Basung, Bawaslu - Bawaslu Kabupaten Agam berkomitmen memberikan akses informasi kepada masyarakat, bagi Bawaslu Agam keterbukaan informasi publik merupakan salah satu fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.
Dimana melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan tugas, fungsi, serta pelaksanaan pengawasan pemilu dan pemilihan.
“Sebagai badan publik, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Maka kami berkomitmen untuk selalu memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat,” kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Agam, Feri Irawan di Lubuk Basung (9/9).
Ia menyampaikan, komitmen terhadap keterbukaan informasi tidak hanya bertujuan memenuhi kewajiban regulasi, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap lembaga. Dengan tersedianya informasi yang mudah diakses, masyarakat dapat memahami berbagai kebijakan, program, serta kinerja Bawaslu Kabupaten Agam.
“Keterbukaan informasi juga menjadi sarana bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mengawal proses demokrasi yang jujur, adil, dan berintegrita,” katanya.
Jadi, lanjut Feri. Jika masyarakat membutuhkan informasi dapat mengajukan permohonan informasi melalui PPID Bawaslu Kabupaten Agam dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan identitas diri yang sah. Permohonan dapat disampaikan secara langsung ke kantor Bawaslu Kabupaten Agam maupun melalui media yang telah disediakan sesuai ketentuan.
“Setelah kami meneriman permohonan, PPID akan melakukan verifikasi dan memberikan tanggapan dalam jangka waktu yang diatur oleh peraturan perundang-undangan,” jalasnya.
Lebih lanjut ia menyampaikan, dalam memberikan pelayanan informasi, PPID Bawaslu Kabupaten Agam mengedepankan prinsip mudah, cepat, tepat waktu, dan tanpa diskriminasi. Apabila informasi yang dimohonkan termasuk informasi yang terbuka, pemohon akan memperoleh salinan atau akses terhadap informasi tersebut sesuai mekanisme yang berlaku.
“Sebaliknya, jika informasi yang dimohonkan oleh masyarakat itu termasuk kategori yang dikecualikan berdasarkan ketentuan hukum, PPID akan menyampaikan alasan penolakan secara tertulis sesuai prosedur yang berlaku,” ujarnya.
Jenis informasi yang tersedia di PPID Bawaslu Kabupaten Agam meliputi informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta-merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi yang diberikan berdasarkan permohonan masyarakat. Informasi tersebut mencakup profil kelembagaan, program dan kegiatan, laporan kinerja, penggunaan anggaran, produk hukum, layanan pengawasan, hingga berbagai dokumen publik lainnya yang tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan.
Feri juga mengatakan, melalui optimalisasi pelayanan PPID, Bawaslu Kabupaten Agam berharap masyarakat semakin mudah memperoleh informasi yang dibutuhkan serta semakin memahami peran penting Bawaslu dalam menjaga kualitas demokrasi.
“Keterbukaan informasi bukan hanya menjadi kewajiban lembaga, tetapi juga merupakan bentuk pelayanan publik yang mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat,” pungkasnya.